.jpeg)
kabarMagelang.com__Perencanaan pembangunan daerah terdiri dari perencanaan
jangka panjang, menengah, dan tahunan, hendaknya selalu diarahkan mengakomodir
aspirasi masyarakat, mendukung program strategis nasional, meningkatkan daya
saing daerah, dan mendorong pertumbuhan ekonomi Kota Magelang.
Hal itu disampaikan Wali Kota Magelang dr Muchamad
Nur Aziz saat Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja
Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Magelang 2023 di Ruang Adipura Kencana, kompleks
Kantor Walikota Magelang, Kamis (31/3/2022).
Turut hadir pada acara itu, Forum Komunikasi
Pimpinan Daerah (Forkopimda), pejabat Organisasi Perangkat Daerah (OPD),
akademisi perguruan tinggi, mahasiswa, tokoh pemuda, pelaku usaha di Kota
Magelang. Kemudian, turut mengikuti secara virtual antara lain Bappeda Provinsi
Jawa Tengah, lurah, camat, pengusaha, anggota DPRD Kota Magelang, dan lainnya.
Menurut Dokter Aziz, RKPD 2023 merupakan salah
satu tahap dalam mencapai target sesuai RPJMD 2001-2026, dengan tema Terhubung
dan Tersambung untuk Maju Sehat dan Bahagia. Arah kebijakan tahun 2023 adalah
pengembangan daya saing daerah didukung masyarakat yang berdaya.
"Ini mengandung maksud bahwa 2023 segala arah
fokus pembangunan adalah untuk pengembangan daya saing daerah dengan kontribusi
dukungan dari masyarakat yang memiliki daya saing tinggi,” kata Dokter Aziz.
Dikatakannya, supaya pembangunan Kota Magelang
2023 lebih terarah dalam pencapaian tujuan maka akan memfokuskan pada prioritas
kebijakan seperti percepatan penanggulangan kemiskinan, penguatan kualitas
layanan dasar dan tata kelola pemerintahan, perluasan akses dan partisipasi
masyarakat dalam pembangunan, peningkatan ketahanan daerah dan sosial budaya
masyarakat.
Kemudian, penguatan ekonomi lokal dengan
mempertimbangkan aspek keberlanjutan, pengembangan kawasan strategis,
pengembangan integrasi sistem informasi, pengembangan infrastruktur yang
berkelanjutan dan pengembangan inovasi.
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
(BPKAD) Kota Magelang, Susilowati menyebutkan pada 2022 sudah menyusun APBD dan
kemampuan keuangan terdiri pendapatan Rp819 miliar, namun pada 2023 diprediksi
ada sedikit penurunan karena pendapatan transfer dari Pemerintah Pusat tidak
bisa dihitung semua.
Susilowati menyebutkan, prediksi tahun depan yang
bisa dinaikkan dari pendapatan asli daerah atau PAD sebesar Rp 127,66 miliar.
Kenaikannya diambil dari pajak daerah dari Rp 36 miliar jadi Rp 42 miliar.
Retribusi daerah yang diampu beberapa OPD dinaikkan dari Rp5,3 miliar menjadi
Rp5,9 miliar.
"Pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan,
diprediksi ada kenaikan dari Rp 7 miliar naik menjadi Rp 8,9 miliar. Pendapatan
lain-lain PAD yang sah, BLUD, naik dari Rp171 miliar dinaikkan menjadi Rp223
miliar,” terangnya.
Adapun belanja daerah diefisiensikan semula Rp897
miliar diprediksi menjadi Rp794 miliar. Belanja itu terdiri belanja
operasional, belanja modal, dan belanja tak terduga.
"Jadi ada defisit anggaran sebesar Rp 39,7
miliar. Perhitungan ini belum menghitung dari Dana Alokasi Khusus (DAK),
bantuan provinsi dan Dana Insentif Daerah (DID). Kemudian Dana Alokasi Umum
(DAU), Dana Bagi Hasil (DBH), dan DBH Hasil Cukai Tembakau. Anggaran kemampuan
keuangan ini juga harus memperhatikan azas keadilan dan keselarasan,"
ujarnya.
Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan dan
Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Magelang, Handini Rahayu mengatakan ada
keterbatasan anggaran Pemkot Magelang, sehingga untuk merumuskan perencanaan
pembangunan daerah harus disesuaikan dengan usulan masyarakat, tema, maupun arah
kebijakan.
”Usulan harus mendasari pada kepentingan publik,
maka dari itu kita menghadirkan seluruh komponen masyarakat yang memiliki
kemampuan untuk bersama-sama membawa rencana pembangunan kita wujudkan di tahun
2023,” pungkasnya. (Kbm2)
Tidak ada komentar: