Wali Kota Magelang, dr Muchamad Nur Aziz mengatakan, data yang terintegrasi sangat dibutuhkan untuk dapat memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat. Ia pun menilai sejauh ini belum ada big data yang terintegrasi, sehingga perlu terus didorong untuk mewujudkannya.
“Kita harus berbeda, saya tidak perlu pakai kertas seperti ini. Tinggal buka handphone semua data tersedia. Saya harap Diskominfo (Diskominsta-red) bisa betul-betul bekerja keras mewujudkan ini. Kalau seperti ini terus hasilnya tidak akan maksimal,” ujarnya saat Rapat Koordinasi Pengendalian Operasional Kegiatan (Rakorpok) di Aula Adipura Kencana, Selasa (13/4/2021).
Dia mencontohkan, penanganan kesehatan di luar negeri yang begitu cepat, sigap, dan tanpa biaya. Sang dokter pun menginginkan hal itu dapat terwujud di Kota Magelang. Salah satunya melalui program “Jemput Sakit Antar Sehat” yang diharap bisa segera terealisasi.
“Memang kita punya saluran 119, tapi masih jauh-jauhan. Harusnya di tiap kecamatan, bahkan kelurahan ada orang yang siap dikontak 24 jam dan langsung datang. Ini yang saya harapkan, ayo bareng-bareng kerjakan ini,” katanya.
Dengan adanya big data yang terintegrasi ini, dr Aziz berharap semua OPD juga terintegrasi dengan baik. Begitu pula dapat saling bekerja sama, sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat lebih maksimal.
“Waktu saya tidak banyak, jabataan wali kota sekitar 3,5 tahun saja. Tapi, saya optimis bisa mewujudkan itu. Terpenting lagi adalah merubah pola pikir dan keluar dari zona nyaman. Saya yakin bapak dan ibu semua di sini berada di zona nyaman, ayo jangan terlena, kita harus terus bergerak,” jelasnya.
Dalam Rakorpok ini berbeda dari biasanya, karena mendatangkan narasumber seorang profesor dari Universitas Diponegoro Semarang. Dia adalah Prof Budi Setiyono SSos MPol Admin PhD yang merupakan wakil rektor Undip.
Dalam paparannya, Prof Budi menerangkan seputar pentingnya big data yang terintegrasi. Dia menyebutkan, setiap tahun selalu muncul angka pengangguran di tiap daerah, termasuk Kota Magelang. Tapi, apakah data ini hanya pasif yang dimiliki dinas tenaga kerja saja, atau terkait dengan dinas lain.
“Kalau data ini terintegrasi, maka dapat menjadi referensi bagi dinas lain. Misalnya, dinas yang menangani investasi, bisa menggunakan data ini untuk mencari investor. Tujuannya agar investor ini dapat menyerap tenaga kerja yang menganggur itu, sehingga pengangguran berkurang,” paparnya.
Dicontohkan pula, data pengangguran ini dipakai oleh dinas yang menangani UMKM. Wali kota bisa memerintahkan dinas yang menangani UMKM ini untuk mencetak wirausaha baru atau pelatihan, bahkan diberi modal, sehingga yang menganggur bisa memiliki pekerjaan.
“Misalnya dua dinas ini bergerak, pengangguran bisa teratasi. Kalau ternyata masih ada penganggur yang tidak terserap, misalnya karena masalah sosial maka dinas sosial bergerak untuk menyapu bersih masalah ini. Ini semua bergerak berdasarkan data yang terintegrasi tersebut,” ungkapnya. (Kbm2).
Tidak ada komentar: