APBD 2019 SIlpa 25,5 Miliar, Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Magelang Tegur Keras Disdikbud

kabarMagelang.com__Komisi IV DPRD Kabupaten Magelang menemukan keanehan pada Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) yang dibuat Disdikbud tahun anggaran 2019. Dalam rapat Komisi IV Rabu (1/7/2020) ditemukan adanya anggaran tak terserap yang akhirnya menjadi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) mencapai 25,5 miliar.

“Dari Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) yang dibuat Disdikbud, ditemukan adanya anggaran tak terserap yang akhirnya menjadi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) hingga 25,5M. Itu pun berasal hanya dari satu pos anggaran saja, yaitu Belanja Tak Langsung (BTL). Belum di pos2 belanja lainnya. BTL ini di dalamnya ada pos untuk belanja gaji, tunjangan guru dan sertifikasi,” ungkap salah satu anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Magelang Fajar Fatoni usai mengikuti rapat evaluasi APBD 2019.

Fajar menyampaikan kekesalanya atas hasil kinerja Disdikbud. Adanya SILPA sebesar itu lanjutnya, menunjukkan sangat lemahnya perencanaan dan kerja yang dilakukan Disdikbud selama 2019. 

“Dalam pos untuk gaji, seharusnya Disdikbud sudah bisa melakukan perencanaan di awal tahun anggaran, mana guru dan pegawainya yang sudah masuk masa purna tugas/pension, sehingga pos untuk gaji dapat ditekan seminimal mungkin agar tidak menjadi SILPA besar di akhir tahun anggaran,” katanya.

Politisi dari Fraksi PKS ini juga menegaskan bahwa di pos untuk tunjangan sertifikasi guru, Disdikbud harusnya mampu menjadi fasilitator yang mumpuni bagi para guru untuk mendapatkan tunjangan sertifikasinya. 

“Jangan sampe tunjangan bagi mereka tak terbayarkan hingga tahun anggaran habis,” tegas Fajar.

Selain nominal SILPA yang besar di pos BTL tersebut, Komisi IV DPRD  juga masih menemukan di LKPJ dinas2 lain, dan ini tidak bisa ditolerir, karena perilaku seperti ini bisa dinilai menjadi salah satu indikasi modus penyembunyian dana/anggaran APBD.

“ Disengaja di-mark up sedemikian rupa dengan tujuan agar tdk terpakai anggarannya,” ujarnya.

Untuk itu pihaknya meminta Bupati Magelang agar lebih ketat mengawasi dinas-dinas yang dalam eksekusi pelaksanaan APBD-nya seperti itu. 

“Selaku kepala daerah, harusnya tegas terhadap potensi perilaku menyembunyikan anggaran seperti itu,” pungkas Fajar.(Kb.M2)