KOTA, kabarMagelang.com__Kota Magelang kembali menerima
penghargaan tingkat Nasional melalui inovasi Siap Uji KIR Online yang dimiliki
Dinas Perhubungan (Dishub). Layanan tersebut masuk dalam salah satu penerima
penghargaan Top 99 Inovasi Pelayanan Publik 2018 dari Kementerian Pendayagunaan
Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB).
Wakil Walikota Magelang, Windarti Agustina,
menerima langsung penghargaan yang diserahkan oleh Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), Syafruddin di Surabaya,
Rabu (19/9) malam. Dia mengaku bangga karena inovasi Siap Uji KIR Online yang
mendapatkan penghargaan tersebut tidak hanya mempercepat layanan tapi juga
bersifat transparan, dan mencegah praktik pungli.
"Semoga Organisasi Perangkat Daerah
(OPD) yang lain bisa mengikuti jejak positif dengan membuat terobosan dan
inovasi terbaik demi peningkatan layanan publik. Tidak hanya (OPD) yang layanan
publik saja, tapi semua saya harapkan jangan malu-malu buat hal yang baru.
Seperti inovasi ini, ternyata kan OPD kita banyak yang mampu. Ayo OPD jangan
takut buat perubahan," kata Windarti.
Setelah penghargaan ini, Windarti
mengaku akan langsung menebar inspirasi ke semua OPD di Pemkot Magelang. Dia
menargetkan inovasi akan muncul di semua sektor layanan meliputi kesehatan,
umum, pendidikan, dan lainnya.
"Karena dengan inovasi berarti kita
sudah berupaya untuk mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota
Magelang," terangnya.
Sementara itu, Menpan RB, Syafruddin
mengatakan, pemerintah mendorong inovasi-inovasi yang bersifat lokal dan
instansional, tetapi potensial untuk diterapkan secara nasional diangkat dan
dijadikan program nasional.
"Saat ini sudah banyak inovasi dari
pemerintah pusat maupun daerah yang mendapat penghargaan internasional.
Hal itu sejalan dengan kebijakan Kementerian PANRB yang terus berupaya
mendorong terciptanya terobosan untuk meningkatkan pelayanan publik," kata
Syafruddin.
Kebijakan tersebut, kata dia, antara
lain dengan membentuk Jaringan Inovasi Pelayanan Publik (JIPP) dan pembentukan
Mal Pelayanan Publik (MPP).
Menurut Syafruddin,kuatnya pilar
perekonomian daerah bertumpu pada dua hal, yaitu masuknya investasi ke
Indonesia dan iklim perekonomian yang sehat. Keduanya bertopang pada
penyelenggaraan kemudahan investasi dan berusaha atau Ease of Doing Business
(EoDB).
“Oleh karenanya, untuk percepatan EoDB
dibutuhkan pelayanan publik yang mudah, biaya ringan, dan tidak berbelit. Salah
satu terobosannya dengan mal pelayanan publik,” jelasnya.
Adapun penerima penghargaan TOP 99
Inovasi Pelayanan Publik terdiri dari 16 inovasi dari 11 kementerian, 10
inovasi dari lima lembaga, termasuk Kepolisian Republik Indonesia (Polri).
Kemudian 18 inovasi dari 13 pemerintah provinsi, 39 inovasi dari 32 pemkab,
serta 16 inovasi dari 12 pemkot.
Daerah penerima penghargaan ini akan
kembali dilombakan untuk menjadi 40 terbaik dan akan diumumkan pada November
2018 mendatang.
"Nanti akan diseleksi lagi, tahun
ini akan berujung 40 yang terbaik pada November bersamaan saat acara
International Public Service Forum di Jakarta," pungkasnya.(Kb.M2)
Tidak ada komentar: