DPRD Meminta Pemkab Perhatikan Penderita Thalassemia

MUNGKID, KABARMAGELANG.com__37 anggota Paguyuban Orang Tua Penderita Thalasemi Indonesia (POPTI) Cabang Magelang datangi DPRD Senin (20/3). Mereka mengeluhkan Pemerintah Kabupaten Magelang yang  kurang memberikan perhatian bagi warga penderita penyakit Thalassemia. Merka juga menilai Pemkab Magelang  saling lempar tanggung jawab dari satu dinas ke dinas lain setiap kali penderita hendak meminta informasi.

"Selama ini kami kurang mendapatkan perhatian dari pemerintah. Setiap kali ingin mendapatkan informasi, selalu 'dipingpong'. Datang ke satu dinas, diminta ke dinas yang lain. Demikian seterusnya," ujar Ketua Paguyuban Orang Tua Penderita Thalasemi Indonesia (POPTI) Cabang Magelang, Lilis Herawati di sela-sela audiensi bersama dengan DPRD Kabupaten Magelang

Dia mengaku, sudah tidak tahu lagi hendak mengadu kemana lagi kalau tidak  mengadu ke  DPRD Kabupaten Magelang. Kedatangan mereka diterima Ketua dan Pimpinan DPRD, Kepala Cabang BPJS Kedu, perwakilan Dinas Kesehatan dan Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan, Sosial dan Pengendalian Penduduk BP2SP2.

Menurut Lilis, maksud dan tujuan mereka hanya untuk mendapatkan informasi. Sehingga, mereka berharap agar DPRD bisa memfasilitasi mereka.

"Paling tidak, bapak- bapak DPRD ini bisa memfasilitasi mempertemukan kami dengan beberapa organisasi perangkat daerah (OPD) terkait," ujanya.

Dia menyebutkan, selama ini banyak anggota POPTI yang belum masuk dalam daftar penerima BPJS. Kalau pun masuk, ada yang masih ikut dalam BPJS mandiri. Padahal, mereka berasal dari ekonomi kelas bawah. Sementara hampir sebulan sekali, mereka harus transfusi darah. 

"Kami hanya minta pemkab untuk memasukkan mereka dalam Jamkesda. Kalau pun tidak boleh, kami minta penjelasan atau solusi lain," kata Lilis

Menanggapi keluhan POPTI, Ketua DPRD Kabupaten Magelang, Saryan Adi Yanto SE, meminta pemerintah daerah melalui Dinkes dan Badan Pemberdayaan Perempuan, Sosial dan Pengendalian Penduduk, untuk memperhatikan keluhan mereka.

"Teman-teman di POPTI ini kan juga termasuk penyakit yang diprioritaskan seperti halnya gagal ginjal, jantung, kanker dan sebagainya. Tentunya tidak sulit untuk memasukkan mereka," tegasnya.

Dia menyampaikan jika APBD 2016 kemarin, ada tambahan kuota 10.000 untuk warga yang belum masuk BPJS,  dimasukkan dalam Jamkesda. Pihaknya minta 37 anggota POPTI yang belum masuk itu untuk ikut dimasukkan dalam Jamkesda tersebut. Pihaknya juga minta Badan Pemberdayaan Perempuan, Sosial dan Pengendalian Penduduk (BP2SP2) untuk juga memperhatikan orang tua dan penderita dari sisi ekonominya. 

"Kasihan mereka, banyak yang tidak memiliki pekerjaan tetap. Kami juga minta BP2SP2 untuk memberikan pendampingan dari sisi ekonomi. Mungkin pemberian modal atau ketrampilan kerja," tegas Saryan.

Setelah berdiskusi, akhirnya Dinas Kesehatan memutuskan akan memasukkan mereka dalam Jamkesda. BP2SP2 juga akan memberikan pendampingan kepada anggota POPTI tersebut. Sementara BPJS juga akan menanggung semua biayanya sebatas persyaratannya dipenuhi. (zis)