Ratusan Pegawai Honorer Kategori 2 Datangi Kantor DPRD

MUNGKID, KABARMAGELANG.com__Harapan ratusan pegawai honorer kategori 2 (K2) di Kabupaten Magelang untuk memperoleh kesejahteraan layak sepertinya bakal terlaksana.  Ketua DPRD Kabupaten Magelang, Saryan Adiyanto menyanggupi untuk memasukkan masalah tersebut dalam pembahasan

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (RAPBD P) tahun 2016.

"Kabupaten Magelang memiliki sisa lebih (silpa) tahun 2015 kemarin sebesar 430 miliar. Saya kira, kalau dipakai untuk kesejahteraan honorer K2, katakanlah sekitar Rp 6 miliar, tidak masalah,"ucap Saryan di depan  ratusan honorer K2, Sabtu (28/5).

Saryan mengatakan bahwa pihaknya akan melakukan pembahasa.  Namun para pegawai honorer K2  untuk tidak terlalu berharap dan menuntut lebih banyak. Pasalnya eksekusi nantinya tetap harus melalui persetujuan serta pembahasan bersama  Bupati.

"Prinsip, saya setuju dengan permintaan untuk peningkatan kesejahteraan para pegawai honorer K2, karena kalau pengangkatan calon pegawai negeri sipil (CPNS) itu kewenangan pusat.

Nanti kita akan lakukan pendekatan ke bupati, diharapkan bulan Juli ini bisa masuk dalam pembahasan perubahan anggaran," tegasnya.

Menanggapi hal ini  Ketua Forum Honorer K2 Kabupaten Magelang, Nunik Nugrahaningsih akan menunggu realisasi yang dijanjikan Ketua DPRD Kabupaten Magelang tersebut. Saat ini terdapat sedikitnya 625 orang K2.

"Tenaga honorer terbesar ada di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora). Lainnya, tersebar di sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lain,"sebutnya.

Dalam audiensi kemarin, selain dihadiri ratusan honorer K2 asal Kabupaten Magelang, juga perwakilan dari sejumlah daerah tetangga. Antara lain Jepara, Tegal, Banyumas, Boyolali, dan lainnya. Sementara, Wakil Ketua Umum Forum Komunikasi Honorer K2 Indonesia, Andi Nurdiansyah mengatakan, bahwa permasalahan pegawai honorer K2 menjadi bahan pembicaraan di tingkat DPR RI karena berhubungan dengan kemanusiaan. Dimana, pegawai honorer selama ini dizolimi menterinya sendiri.

"Kita sekarang sedang mengejar kejelasan tentan nasib honorer K2, karena dalam audiensi terakhir beberapa waktu kemarin, seluruh fraksi di DPR RI mengaku siap dalam anggaran untuk penyelesaian K2 tahun 2016 ini," ungkap Andi.

Andi juga menilai, menteri Yuddy tidak memiliki komitmen jelas dalam menyelesaikan permasalahan pegawai honorer. Dia mengatakan bahwa akan lebih baik jika menteri Yuddy diganti.

"Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Reformasi dan Birokrasi (Menpan RB), Yuddy Chrisnandi pada beberapa kali kesempatan audiensi, selalu mengemukakan pernyataan yang tidak sesuai dan terkesan mencla mencle,"ucapnya dengan nada kesal.(zis)